Auxiliary Questions

ENGLISH ASSIGMENT

CHRISNA ADHITYA PAMUNGKAS/XII-MIPA 1/10

A. Auxiliary Questions

1.      Are you want dinner with me?

2.      Do you have any questions so far?

3.      Have you got new car?

4.      Can you stay with me?

B.WH Questions

1.      Who cooks dinner every day?

2.      What are you doing right now?

3.      When did you go to hospital?

4.      Which photo do you like best?

5.      Where the bus station around here?

6.      Whom did you see?

7.      Why do you angry?

8.      Whose are these key?

9.      How was your exam?

proposal pemilihan ketua osis

SMAN 5 TUBAN

Jalan Bekthiharjo,Semanding,Tuban

A.      LATAR BELAKANG

Untuk melahirkan seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi, mengerti, dan cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang timbul tidaklah mudah, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan rasa tanggung jawab  yang besar , dapat  menjadi panutan dan mengayomi terhadap warga SMAN 5 TUBAN yang dipimpinya

Demikian juga dengan pengurus osis SMAN5 TUBAN periode 2016/2017 yang pada bulan ini akan habis masa jabatanya dan harus diganti denga pengurus yang baru

Untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kami , maka gunakanlah sesuatu mikanisme pemilihan pemimpin yang demokratis sehingga dapat diterima oleh semua anggotanya. Dengan momentum ini diharapkan akan lahir kader-kader pengurus osis yang berpotensi dan mampu mebawa osis SMAN5TUBAN kearah yang lebih baik, kreatif dan inovatif dan penuh dengan kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya.

B.      NAMA KEGIATAN

‘’ Pemilihan ketua osis tahun pelajaran 2016/2017’’

C.      TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan pemilihan ketua osis yaitu:

a.       Melatih siswa untuk berorganisasi

b.      Menyalurkan minat siswa untuk berorganisasi

c.       Meningkatkan kreatifitas pengurus osis

d.      Kaderasi personil pengurus osis

e.      Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

D.      MANFAAT KEGIATAN

1.       Untuk memajukkan organisasi osis di SMAN 5 TUBAN

2.       Memberikan pengalaman baru untuk calon ketua osis

3.       Meningkatkan rasa persaudaraan untuk para siswa calon ketua dan Anggota Osis

E.       PESERTA KEGIATAN

Peserta yang ikut dalam kegiatan pemilihan ketua osis adalah siswa kelas XI-XII SMAN 5 TUBAN beserta guru yang membina kegiatan tersebut.

F.       PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pemilihan ketua osis SMAN 5 TUBAN akan dilaksanakan pada tanggal 10-15 oktober 2016

G.     PELAKSANA KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan : H. Moch Husein , Spd

Ketua panitia kegiatan : Sri Darwati Spd

Pembina osis : Lita W Hidayat Spd

SEKSI HUMAS :

1.       Amin Fitriyanto Spd

2.       Mukhlaisin Spd

SEKSI P3K :

1.       Nurul Hayati Spd

2.       Ema Inggri Astuti Spd

SEKSI KONSUMSI :

1.       Dian kristina N, Spd

2.       Wahyu Kristina, Spd

SEKSI DOKUMENTASI:

1.       Teguh Andreanto Spd

2.       Sarmuji Spd

H.      BIAYA

Biaya diambil dari kas osis yang lama jumlahnya senilai Rp. 2000.000

I.        PENUTUP

Demikian proposal kegiatan pemilihan ketua osis SMAN5 TUBAN kami buat. Atas segala dukungan demi terlaksanakanya kegiatan ini dengan baik kami ucapkan terimakasih.

                                                                                                                                        Tuban,8-september-2016

MENGETAHUI                                                                                                           Ketua Panitia

Kepala SMAN 5 TUBAN

H. Moch Huesin Spd                                                                                               Sri Darwati Spd

Lampiran

Jadwal kegiatan pemilihan ketua osis SMAN 5 TUBAN

Tempat Pelaksanaan : SMAN 5 TUBAN

HARI	PUKUL	JADWAL KEGIATAN
1	O8.00 WIB	Persiapan Kegiatan
	09.00 WIB	Kampanye
2	08.00 WIB	Debat
3	10.00 WIB	Pemilihan ketua osis
4	09.00 WIB	Hasil Pemilihan

Lapiran Anggaran

1.       Sewa tarup : Rp. 1000.000

2.       Kursi : Rp. 300.000

3.       Konsumsi: Rp. 200.000

4.       Biaya kampanye : Rp. 500.000

Total Biaya : Rp. 2000.000

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Orde Baru dan Era Reformasi

SMAN 4 TUBAn jl. MONDOKAN NO. 01

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Orde Baru dan Era Reformasi

Disusun Oleh

Adhek K. Betta  Prazuda Chrisna Adhitya P. Sena Febrian

Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa

Indonesia sebagai suatu negara yang independen memiliki suatu sistem yang digunakan untuk mengelola negaranya, sistem ini dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Sebelum membahas tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, terlebih dulu kami sajikan pengertian sistem pemerintahan.

Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Hingga 2014

Pengertian Sistem Pemerintahan

Terdapat berbagai pengertian sistem pemerintahan, menururt bahasa maupaun menurut pendapat para ahli. Pengertian sistem pemerintahan secara bahasa atau istilah adalah sebagai berikut:

Istilah kata sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata sistem dan pemerintahan.

•    Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti tatanan, cara, jaringan, atau susunan.

•    Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

•    Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Sedangkan pengertian sistem pemerintahan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

•    Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif).  Dua puluh delapan tahun kemudian, beliau mengatakan lagi bahwa  sistem pemerintahan adalah
suatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Dalam pada itu, sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

•    Bagir Manan mengungkapkan pula bahwa sistem pemerintahan adalah suatu pengertian (begrip) yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) dalam suatu tatanan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat prinsip geen macht zonder veraantwoordelijkheid (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggungjawaban).
Terdapat beberapa perubahan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan tiga konstitusi yang pernah berlaku yaitu UUD 1945, konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Secara formal terdapat beberapa periode perkembangan sistem pemerintahan Indonesia.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia

Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949   
Bentuk Negara : Kesatuan   
Bentuk Pemerintahan : Republik   
Sistem Pemerintahan : Presidensial   
Konstitusi : UUD 1945

Sistem pemerintahan awal yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun, seiring datangnya sekutu dan dicetuskannya Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 ini, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.   

2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950   
Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950   
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)   
Bentuk Pemerintahan : Republik   
Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)   
Konstitusi : Konstitusi RIS
   
Adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dengan diteteapkannya konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Parlementer semu

3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959   
Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959   
Bentuk Negara : Kesatuan   
Bentuk Pemerintahan : Republik   
Sistem Pemerintahan : Parlementer   
Konstitusi : UUDS 1950

UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 antara lain :   
1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950   
2. Pembubaran Konstituante   
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
   
Dikeluarkannya dekrit presiden ini diiringi dengan perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial.

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)   
Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966   
Bentuk Negara : Kesatuan   
Bentuk Pemerintahan : Republik   
Sistem Pemerintahan : Presidensial   
Konstitusi : UUD 1945

Dikeluarkannya dekrit Presiden 1959 mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial.

5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)   
Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998   
Bentuk Negara : Kesatuan   
Bentuk Pemerintahan : Republik   
Sistem Pemerintahan : Presidensial   
Konstitusi : UUD 1945

6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang   
Lama periode : 21 Mei 1998 – sekarang   
Bentuk Negara : Kesatuan   
Bentuk Pemerintahan : Republik   
Sistem Pemerintahan : Presidensial

Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem yang khas bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari proses pembentukan bangsa NKRI yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Menurut UUD 1945, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah Presiden dinamakan sistem presidensial . Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, terdapat beberapa perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia, sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945.

a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Yang menjadi pokok dari sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1.    Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2.    Sistem Konstitusional.
3.    Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4.    Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5.    Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6.    Menteri negara ialah pembantu presiden, selain itu menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7.    Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru. Ciri dari sistem pemerintahan masa orde baru ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Oleh sebab itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kewenangan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.

Sehingga muncul suatu reformasi untuk menjaga adanya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut dilakukan pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, 11 Agustus 2002.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.

1.    Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2.    Bentuk pemerintahan adalah negara republik, sedangkan untuk sistem pemerintahan yaitu presidensial.
3.    Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden  dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4.    Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5.    Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan yaitu anggota MPR. DPR memiliki kewenangan legislatif dan kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan.
6.    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Beberapa contoh variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;

1.    Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kewenangan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2.    Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
3.    Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4.    Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
Adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan negara.

PENUTUP

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen atau pada masa orde baru tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Cerkak

REKREASI SEMESTER

Dening Chrisna A. P.

Preinan semester wingi aku karo kanca-kancaku budal menyang jogja. Cek ketok gaul rencana budal jogja jam 2 awan, sampek molor jam 5 sore. Perkoro ngenteni ndog tanding futsal sampek bocah-bocah metu sungune amarga sumuken ngenteni tok montor. Tapi iki gak sio-sio rek soale ndog menang, meskipun kene gak kecipratan hadiahe tapi kene melu seneng.

            Ndog saking  telate iki mlebu montor cek koyo wong adus kringet, iseh teles kabeh tanpa adus. Kebacute maneh klambine di bukak tok njero montor, mbok-mbok ngawe melek ambune. Tapi ngumunku ambon iku iso turu, padahal yo lagek budal rek. Sampek bojonergoro bocah-bocah gak lali karo ya alloh, perkoro sarunge cumak siji dadi sholate ashar genten mensisan ngenteni ndog adus.Tok kene bocah-bocah yo nyempetno ngawe video digawe dokumentasi perjalanan.

Teko ngawi pas adzan magrib tepate tok alas watu jago sing terkenal angker lan sering enek kecelakan. Sak durunge watu jago enek dalan sing metu asep e sisan slamet cumak asep ogak geni. sangking petenge tok watu jag,  koncoku ono sing gak ketok tak pikir ilang. Bocah-bocah sngking wedine podo moco ayat kursi tapi jen kliru ae sakwise metu soko watu jago. condro sempet abang kupinge perkoro di tantang balapan karo jazz abang. Condro sempet selip-selipan, la pas nyelip bis, kurang saitik nabrak.

Sakwise teko jogja bocah-bocah langsung ngolek mangan tok malioboro. Banjur iku budal turu tok omahe budhene bey sekitar pas adzan subuh. Sesuke masak sarden, la karo condro sarden bedo roso dimasak dadi siji, amargi gak weruh. “Wes kadung nyemplung, ngelangi sisan”. Kadung dimasak yo di pangan. Sak wise iku budal tok taman sari jam 9, jam 12 budal hutan pinus, sangking sumere bocah-bocah sampek mbelodet. Bey pas iki yo muntah metu montor gak klambenan. Njok hutan pinus bey njok perkiran yo muntah meneh rakutan uwit ben gak ceblok. Jam 2 brangkat pantai pas perjalanan bey muntah meneh, teros mandek pasar bocah-bocah tuku jajan lan es dawet. Wes dikandani yoga katek wong muntah gak oleh di ombeni santen, tapi di bantah condro katek bocah pengen ojo dilarang. Akhire di ombe bey.

Durung sampek pantai bey muntah meneh. Tok ngarepe omahe uwong. Isis sing turu sampek ketangen, jare krungu muntahe bey koyo sanyo. Bocah-bocah podo nesu, sampek nduwe pikiran ninggal bey. Tapi alhamdulillah sampek pantai ogak muntah neh, sakwise renang bocah arep masak mie, wes noto kompor mini lagek iling katek pancine kari tok wc bar diumbah ndog. Condro ngomeng-ngomeng tapi ngomenge kliru tok bey.

Sakwise ngomeng-ngomeng gak jelas condro budal tuku mangan lan sego. Mangane cumak sego, mie mentah, lan urang,senajan mangan gak enak, rasa lara iku ilang keterak seneng, bar iku banjur muleh. Aku seneng rekereasi bareng kanca, susah seneng dilakoni bareng.  Cek rek videone kene tok youtube : https://youtu.be/i7xZZRytQKs

Pidato Ramadhan

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Buah nangka kecelup soto

Perkenalkan saya mau berpidato

Assalatwasalamuala asrofil ambiya’i wal mursalin waala alihi wa sabihi ajmain ama ba’du.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada alloh SWT. Karna berkat rahmat dan karunianya lah kita dapat hadir menjalankan kegiatan dengan nikmat dan hikmat. Rassululloh SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yag berpuasa dari kegiatan yang sia-sia dan kata-kata kotor serta, sebagai pemberian makanan bagi orang miskin.

Karna maksud dari zakat fitrah adalah zakat jiwa diambil dari kata fitrah yang asal usul nya dari penciptaan jiwa. Sehingga wajib atas setiap jiwa. Semakna dangan itu ahmad binmuhammad al-fuyumi menjelaskan bahwa ucapan para ulama”wajib fitrah” maksudnya wajib zakat fitrah. Namun, yang lebih terdengar di kalangan ulama walahu alam disebut zakat fitri atau shodaqoh fitri, kata fitri disini kembali kepada makna berbuka dari puasa ramadhan karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa bulan ramadhan.

Bunga putih jatuh di taman

Terimaksaih sudah mendengarkan

Lampiran Materi Pembelajaran Pajak

Lampiran Materi Pembelajaran

Materi Pertemuan XIV

PERPAJAKAN

1.   Pengertian pajak

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat dsimpulkan bahwa pajak :

a.    Kontribusi  Wajib Pajak  kepada Negara

b.    Bersifat  memaksa

c.     Berdasarkan Undang-undang

d.    Tidak mendapatkan imbalan secara langsung

e.    Untuk penyelenggaraan negara dan kemakmuran rakyat

Dasar pemungutan pajak adalah UUD 1945 pasal 23A: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

2.   Fungsidan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN

a. Fungsi pajak

1)  Fungsi budgeter, yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai  pengeluaran‑ pengeluarannya.

2)  Fungsi alokasi, yaitu pajak harus digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang

3)  Fungsi distribusi, yaitu pajak dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan

4)  Fungsi regulasi/stabilisasi, yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

b. Manfaat pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri., membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.dengan demikian peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaknnya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat dikurangi secara maksimal.

c. Pajak hubungannya dengan APBN

Penerimaan pajak pusat merupakan sumber penerimaan paling utama dalam APBN, penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik dalam pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembengunan sangat tergantung kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak. Selain pajak pusat, juga terdapat Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pembangunan , Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan APBD.

Hasil Pajak dialokasikan untuk :

1.   Pembangunan infrastruktur, meliputi : Perhubungan, Pemukiman, Irigasi, Energi dan lainnya

2.   Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat , meliputi : Layanan Pendidikan , Penanggulangan Kemiskinan , Layanan kesehatan, Ketahanan pangan dan Subsidi

3.   Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha, meliputi : Ketahanan Negara, Keamanan dan Ketertiban

3.   Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya

Selain pajak, penerimaan pemerintah lainnya (bea ekspor dan impor, retribusi, bea meterai, sumbangan wajib, cukai, dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan negara atau daerah.

Perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya, sebagai berikut:

Dilihat Dari	Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
Imbalan jasa (kompensasi)	Tidak diterima secara langsung	Diterima secara langsung
Dasar pemungutan	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dsb.
Cara perhitungan	Sendiri oleh wajib pajak	Oleh aparatur negara
Jatuh tempo	Sesuai dengan tahun pajak	Sesuai dengan pemakaian
Sanksi	Sesuai yang tercantum dalam UU	Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah
Surat ketetapan pajak (kohir)	Ada	Tidak ada
Sifat pungutan	Memaksa	Sesuai kebijakan pemerintah

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN XIV

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Ciri-ciri apa saja yang terdapat pengertian Pajak ?

2. Identifikasikan fungsi pajak!

3. Identifikasikan peranan pajak yang dipungut oleh pemerintah !

4. Jelaskan pengertian istilah di bawah ini :

a.    Retribusi               c.  Bea Masuk                           e.  Sumbangan

b.    Cukai                              d.  Bea Keluar

5. Jelaskan perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya !

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

Lakukanlah diskusi tentang permasalaan berikut dengan rekan kelompokmu!

1.  Carilah informasi mengenai besarnya Pajak perdagangan selama 5 tahun terakhir dan penjelasannya, sekaligus cara meningkatkan penerimaan pajaknya!

2.  Informasi bisa diperoleh melalui media massa maupun internet.

3.  Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi!

Materi Pertemuan XV

4. Asas  pemungutan pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

a.     Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b.     Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c.      Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d.     Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

5. Jenis-jenis pajak atau Penggolongan Pajak

a. Menurut Lembaga Pemungutnya atau Cara Pemungutannya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pen-jualan atas Barang Mewah, (PPn.BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

a.  Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor,  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

b.  Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran,  Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) 

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada  subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif,  yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Golongannya atau Siapa yang Memungut Pajak

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibeban-kan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

6. Sistem pemungutan pajak di Indonesia

1.  Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.  Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3.  With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang ber-sangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sedangkan tarif pajak terdiri atas :

1.  Tarif pajak proporsional (sebanding) Yaitu tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.

2.  Tarif pajak degresif (menurun) Yaitu tarif pajak dengan menggunakan presentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak.

3.  Tarif pajak konstan (tetap) Yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.

4.  Tarif pajak progesif (menaik) Yaitu tarif pajak dengan persentase yang semakin menaik/meningkat untuk dasar setiap pengenaan pajak

7. Alur administrasi perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Perpajakan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Untuk memudahkan dalam memahami kewajiban maupun hak wajib pajak, maka diperlukan pemahaman ketentuan formal maupun material perpajakan. Ketentuan normal diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sementara ketentuan material diatur dalam UU PPh maupun UU PPN/PPn BM. Sehingga secara administratif kewajiban mupun hak wajib pajak antara lain :

a.  Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b.  Menghitung besarnya pajak terutang

c.  Memotong atau memungut pajak pihak lain

d.  Melakukan pembayaran atas pajak yang terutang atau atas pajak yang telah dipotong/dipungut

e.  Melaporkan pajak yang terutang

f.   Menyelenggarakan pembukuan

g.  Kewajiban sebagai wajib pajak apabila yang bersangkutang dilakukan pemeriksaan pajak

h.  Meminta kembali lebih bayar pembayaran pajak

i.   Pengajuan pembetulan ketetapan pajak

j.   Mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak

k.  Mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administratif

l.   Pengajuan pembatalan ketetapan pajak

m.          Mengajukan penghapusan NPWP

Undang-undang KUP antara lain mengatur tata cara pendaftaran, tata cara penghapusan, tata cara pembayaran , dan  tata cara keberatan. UU PPh dan UU PPN/PPn BM antara lain mengatur penghitungan, pemotongan dan pemungutan pajak dan besarnya taif pajak.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN XV

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1.    Jelaskan perbedaan tarip pajak progresif, proporsional, degresif, regresif dan konstan !

2.    Identifikasikan Menurut Lembaga Pemungutnya atau Cara Pemungutannya!

3.    Berikan contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung!

4.    Dari tiga macam sistem pemungutan pajak yang ada, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang mana? Jelaskan!

5.    Bagaimana alur administrasi perpajakan di Indonesia?

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TugasMandiri :

Carilah data melalui internet tentang Pajak apa saja yang tergolong menggunakan system pemungutan pajak berdasarkan pajak progresif, proporsional, degresif, regresif dan tafir pajak konstan! Dan Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi!

Materi Pertemuan XVI

8. Objek dan cara pengenaan pajak

Subjekpajakadalahpihak – pihak (orangmaupunbadan) yang akandikenakanpajakdan yang dimaksuddenganobjekpajakyaitusesuatu yang dikenakanpajakataudapatdiartikansebagaisasaranpengenaanpajak.

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya.

a.    Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang ini berisi dua bab, yaitu :

1.    Bab I Tentang Pengertian dasar yang berkaitan dengan Pajak dan Perhitungan pajak.

2.    Bab II Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak.

b.    Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Besarnya Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan PKP = Penghasilan persih pertahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 36 tahun 2008, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu:

a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda  dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Tarif Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17, Tarif Pajak yang ditetapkan atas penghasilan sebagai berikut :

a.    wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (limapuluhjuta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai denganRp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Contoh 1 :

Penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi, Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600.000.000,00. Maka Pajak Penghasilan yang terutang:

5%   x Rp  50.000.000,00 = Rp    2.500.000,00

15% x Rp 200.000.000,00 = Rp  30.000.000,00

25% x Rp 250.000.000,00 = Rp  62.500.000,00

30% x Rp 100.000.000,00 = Rp  30.000.000,00 (+)

        Rp125.000.000,00

Contoh 2 :

Pak Chandra sebagai karyawan Primagama, penghasilan neto setiap bulannya Rp 10.000.000,00.  Pak Chandra sudah beristeri tidak bekerja dan mempunyai 4 anak.

Berapakah pajak terutang setiap bulannya ?

Jawab:

Penghasilan neto 12 bulan x Rp 10.000.000,00=Rp 120.000.000,00

PTKP  -  wajib pajak                  Rp 24.300.000,00

                        -  isteri                           Rp   2.025.000,00

              -  anak (maks 3)             

3 x Rp 2.025.000,00         Rp   6.075.000,00 +

                                                                                                                                                                                                                    Rp   32.400.000,00 -

                             Penghasilan Kena Pajak (PKP)                     = Rp   87.600.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                =============

Jadi, PPh terutang

5%   x Rp 50.000.000,00  = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 37.600.000,00  = Rp 5.640.000,00 +

= Rp 8.140.000,00 per    tahun

                                                                                              ==========

Pajak penghasilan perbulan = Rp 8.140.000,00 : 12 = Rp 678.333,33

b.    Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah : 28% (dua puluh delapan persen) pada tahun 2009 dan 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000,00 pada tahun 2012

Maka Pajak Penghasilan yang terutang: 25% x Rp1.250.000.000,00 = Rp312.500.000,00

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN XVI

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1.   Hal-hal apa saja yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti yang terdapat dalam UU nomor 28 tahun 2007?

2.   Wajib Pajak A mempunyai istri dan 4 orang anak. Hitunglah besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberikan oleh Wajib Pajak A tersebut. Jika istrinya mempunyai penghasilan yang digabung dengan suaminya, maka hitunglah besarnya PTKP wajib pajak tersebut !

3.   Seorang wajib pajak mempunyai Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp. 75.000.000,00. Hitunglah besarnya Pajak Penghasilan !

      Dan jika besarnya Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 45.000.000,00 hitunglah besarnya pajak terutang !

4.   Tuan Darmono mempunyai istri dan 3 orang anak. Penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00. Hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk jangka waktu bulan tersebut !

5.   Tuan Frida seorang pegawai perusahaan dengan gaji per bulan Rp. 4.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp. 150.000,00 per bulan, membayar iuran jaminan sosial Rp. 200.000,00 per bulan serta membayar iuran THT Rp. 50.000,00 per bulan. Tuan Frida belum menikah. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotongkan setiap bulannya dan buatlah jurnalnya !

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir :Jumlah Score x 4

TUGAS KELOMPOK

1.     Carilah data melalui internet tentang Besarnya PPh Indonesia selama 5 tahun terakhir!

2.     Carilah pula data melalui internet tentang besarnya PPh salah satu Negara di luar negeri selama 5 tahun terakhir

3.     Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara meningkatkan PPh tersebut!

4.     Buatlah laporan hasil diskusi untuk disampaikan kepada Gurumu!

Materi Pertemuan XVII

c.    Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Tarif PPN dan PPn BM

Menurut Pasal 7 UU nomor 42 tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

(1)  Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

(2)  Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

e.    ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

f.     ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

g.    ekspor Jasa Kena Pajak.

(3)  Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) danpaling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahantarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), menurut Pasal 8, adalah:

(1)  Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen).

(2)  Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).

(3)  Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yangtergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atasBarang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

(4)  Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan.

d.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Mulai tanggal 1 Januari 2014 PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah. Untuk PBB Perkebunan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan menurut nilai jualnya

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:

a.  objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum (masjid, gereja, wihara, rumah sakit,  pesantren/madrasah, panti asuhan, museum, candi)

b.  objek pajak yang digunakan kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah desa

c.  objek pajak untuk perwakilan diplomatik, konsulat

d.  objek pajak yang digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional (PBB, ASEAN, dan lain-lain)

Tarif PBB

Tarif PBB yang dikenakan pada obyek pajak adalah 0,5% dari nilai jual obyek kena pajak. Dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 6.000.000,00 dan paling tinggi Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Dasar pengenaan PBB antara lain :

1.    Dasarnya adalah nilai jual obyek pajak.

2.    Besarnya nilai jual obyek pajak ditetapkan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

3.    Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

4.    Besarnya Nilai jual kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

5.    Objek PBB yang NJOP lebih dari Rp 1 milyar, Dasar perhitungannya 40%

e.    Peraturan pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, besarnya bea meterai sebagai berikut:

a.    Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat lamaran sebesar Rp 6.000,00

b.    Dokumen nominal Rp 250.000,00 – Rp 1.000.000,00  sebesar Rp 3.000,00

Lebih dari Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 6.000,00

c.    Cek dan bilyet giro sebesar Rp 3.000,00

9. Tantangan pemungutan pajak

Peran vital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi yang diamanahi tugas penghimpun penerimaan negara harus berhadapan dengan realita masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan, artinya belum sebanding antara besarnya jumlah penduduk dengan Wajib Pajak yang masih rendah.Padahal penerimaan pajak banyak dialokasikan untuk fasilitas umum yang banyak dinikmati oleh seluruh jumlah penduduk.

Terkadang, masyarakat banyak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan. Dan ada banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan diatas Panghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 24,3 Juta/ Tahun yang dapat menjadi target sosialisasi. Menilik kepada situasi ini, sosialiasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus kian gencar dijalankan hingga ke jajaran yang terdekat dengan masyarakat serta dengan melibatkan unsur pemerintahan lokal sebagai pendukung. Sosialisasi secara umum dapat dibedakan menjadi sosialisasi langsung kepada sasaran dan ada juga dengan cara yang koersif positif. Cara yang kedua ini adalah dengan menjadikan NPWP sebagai unsur pokok setiap pemenuhan kewajiban administratif publik yang dilakukan masyarakat. Sehingga masyarakat akan tergerak untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP. Khususnya mereka yang berpenghasilan bersih di atas PTKP.

10.     Simulasi fungsi dan manfaat pajak

Untuk menjadi bangsa yang mandiri,  pajak mengajak peran serta rakyat  Indonesia untuk membiayai negaranya sendiri, untuk itulah pajak memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting dalam pembangunan negara.

Terdapat aspek-aspek yang terkait dengan Perpajakan :

a.    Aspek Ekonomi, artinya penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dengan melakukan pembangunan.

b.    Aspek Sosial, artinya pemerataan pembangunan dan keadilan dalam membayar pajak.

c.    Aspek Politik, artinya secara politis masyarakat/pembayar pajak mempunyai posisi yang semakin baik dalam melakukan "tawar menawar" dengan pemerintah.

d.    Aspek  Hukum, artinya Sebagai negara hukum semua pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan hukum.

e.    Aspek Agama, artinya Tuhan memerintahkan bahwa manusia, selain harus beribadat yaitu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan juga harus dapat berhubungan baik dengan sesamanya, saling berkomunikasi, bersilaturahmi dan saling membantu.

Untuk lebih menjelaskan fungsi dan manfaat pajak, berikut disajikan gambar alur penerimaan dan penggunaan  dana APBN/APBD

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN XVII

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1.   Jelaskan pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)!

2.   Bagaimana tarif Pajak Pertambahan Nilai dan bagaimana tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah?

3.   Sumadi mengimpor barang mewah dengan PPn BM 35 %. Jika harga barang senilai Rp. 400.000.000,00 maka jumlah yang dibayar oleh Sumadi sebesar berapa ?

4.   Pada tahun 2013 Tuan Bagus memiliki sebidang tanah 1000 m² dengan NJOP Rp. 300.000,00/m², dan bangunan seluas 400 m² dengan NJOP Rp. 350.000,00/m². Taman mewa 200 m² dengan NJOP Rp. 50.000,00/m­² dan pagar mewa 240 m² dengan NJOP Rp. 175.000,00/m². Hitunglah besarnya PBB yang terutang tahun 2013 !

5.   Tantangan apa saja dalam pemungutan pajak di Indonesia

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir :Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI SISWA

1.    Carilah data memalui internet tentang PBB yang diperoleh salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia selama 5 tahun terakhir!

2.    Berikan penjelasan seperlunya data PBB tersebut!

3.    Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota tersebut dalam meningkatkan penerimaan PBBnya?

4.    Diskusikan dengan kelompokmu

5.    Buatlah laporan hasil diskusi untuk disampaikan kepada Gurumu!